Advokat berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2003
a. Ketentuan Umum
Undang –Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang advokat, Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 49
1. Advokat adalah yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini.
2. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalaankan kuasa, mewakili , mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan umum, klien.
3. Klien adalah orang, badan hukm , atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.
4. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sejalan dengan kode etik profesi dan peraturan perundangan yang mengatur profesi advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan pada advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan profesinya atau dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesempatan dengan klien.
8. Bantuan hukum adalah jasa hukun yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma terhadao klien yang tidak mampu.
9. Menteri adalah menteri yang bertugas dan bertanggung jawab meliputi bidang hukum dan perundangan.
a. Pengangkatan
Pengangkatan seorang advokat memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:
1. Seseorang yang dapat diangkat menjadi advokat adalah seseorang yang bergelar sarjana dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
2. Pengangkatan seorang advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
3. Salinan surat keputusan pengangkatan advokat disampaikan kepada MA dan menteri.
b. Sumpah
Sebelum manjalankan profesinya seorang advokat wajib bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Salinan berita acara sumpah ini, oleh PPT(Panitera Pengadilan Tinggi) yang bersangkutan dikirimkan kepada MA , menteri kehakiman (sekarang hukum dan HAM ) dan organisasi advokat .
c. Larangan, hak dan Kewajiban Advokat
1. Larangan
- Dalam menjalankan tugasnya profesinya , seoran a advokay dilarang membedakan perlakuan terhadsap klien berdasarkan jenis kelamin , agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial mdan budaya.
- Advoakt dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat, mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan profesinya.
- Advokat yang menjadi pejabat negara , tidak boleh melaksanakan tugas profesi advokattselam mengaku jabatan tersebut.
2. Hak
- Advokat bebaas mengemukakan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegangan pada kode etik profesi dan peraturan perundangan.
- Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan perauran perundangan.
- Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalanan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
- Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang bekaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan unt8uk pembelaan kepentingan kliennya sesuai peraturan perundangan.
- Advokat tidak dapat diidentikkan drengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenag dan atau masyarakat.
- Advokat berhyak atas kerahasiaan hubungan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap pernyataan atas komunikasi elektronik advokat.
3. Kewajiban
Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau deiperoleh dari klieennya karena hubungan profesinya , kecuali ditentukan oleh UU .
d. Organisasi Advokat
1. Pemimpin organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pemimpin pastai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah .
2. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dan dibentuk sesuai dengan ketentuan UU dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.
*sumber: GALILEO Kewarganegaraan
